TEMPO.CO, Jakarta – Rendahnya pemahaman tentang etika kecerdasan buatan (AI) di kalangan pelaku usaha menjadi ancaman baru bagi ekonomi dan keadilan sosial. Laporan IBM yang dirilis 6 Juni 2025 menyebutkan 45 persen pemimpin bisnis global mengaku belum memahami etika AI. Sementara itu, 24 persen tidak memiliki sistem tata kelola yang jelas.
Menurut Henke Yunkins, Direktur Direktorat Regulasi dan Etika Indonesia AI Society, banyak perusahaan mengadopsi AI secara terburu-buru. Tujuannya mengejar efisiensi, tanpa mempertimbangkan dampak sosial atau risiko diskriminasi. Banyak pelaku usaha juga hanya berfokus pada manfaat, bukan pada potensi penyalahgunaan.
Yunkins menilai pendekatan “technology first” masih dominan dalam budaya bisnis Indonesia. Etika dianggap bisa menyusul belakangan. Tekanan persaingan memperkuat kecenderungan itu. Selain itu, sumber daya dan panduan AI masih terlalu teknis, sehingga sulit diakses oleh pengguna non-teknis.
Ia menyebut sejumlah risiko nyata dari penggunaan AI tanpa etika. Salah satunya, kesalahan identifikasi dalam sistem tilang elektronik yang bisa menjerat orang yang tidak bersalah. Hal ini dapat menggerus kepercayaan terhadap layanan digital pemerintah.
Risiko lainnya adalah diskriminasi dalam sistem penilaian kredit otomatis yang berbasis media sosial atau data lokasi. Dampaknya, kelompok tertentu bisa terpinggirkan secara finansial. Ketimpangan sosial pun makin lebar.
Yunkins juga mengingatkan soal bahaya penyebaran informasi keliru yang dihasilkan AI. Konten yang tidak diverifikasi bisa memperkeruh debat publik dan merusak kualitas demokrasi.
Dalam sektor tenaga kerja, algoritma yang tidak transparan bisa mengeksploitasi pekerja. Ia mencontohkan pengemudi ojek daring yang mendapat perlakuan tidak adil karena sistem penilaian otomatis.
Yunkins mendorong perusahaan membangun tata kelola AI secara bertahap. Untuk korporasi besar, proses ini harus melibatkan komite etika, audit internal, pelatihan rutin, dan mekanisme koreksi.
Bagi pelaku UMKM, ia menyarankan pendekatan sederhana: melakukan audit penggunaan AI, memantau dampak, mengantisipasi risiko, dan berdiskusi secara terbuka.
Ia juga menekankan pentingnya uji dampak untuk mendeteksi bias tersembunyi. Perusahaan perlu membuka saluran pelaporan, memantau pola keluhan, dan memastikan keputusan akhir tetap melibatkan manusia.
Di bidang edukasi, pendekatannya harus personal dan berkelanjutan. Edukasi tidak cukup satu kali. Perlu studi kasus, pelatihan mikro, pembelajaran dari kesalahan, serta keterlibatan dalam komunitas.
Di tingkat nasional, Yunkins mendorong prinsip localization with integrity. Prinsip etika global harus diterjemahkan sesuai nilai dan kondisi sosial Indonesia. Proses ini sedang dirancang dalam Peta Jalan AI oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika.
Ia menegaskan keberhasilan etika AI membutuhkan koordinasi lintas sektor. Pemerintah harus menjadi pengarah utama. Industri wajib menetapkan standar internal. Akademisi, media, masyarakat sipil, dan organisasi profesional juga punya peran penting dalam mengawasi dan mendukung tata kelola AI yang adil.
